Karta.co.id

20 Terdaftar Pemerima Bantuan Rumah Tak Layak Huni, Tak Lolos Survei

  • Selasa, 8 Juni 2021 | 14:09
20 Terdaftar Pemerima Bantuan Rumah Tak Layak Huni, Tak Lolos Survei
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Sumenep, Mohammad Jakfar bersama dengan stafnya. (Foto Busri Toha / KARTA.CO.ID)

KARTA.CO.ID, SUMENEP – Setelah dilakukan sorvei oleh petugas dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRKP) Sumenep, diketahui terdapat 20 penerima bantuan rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinyatakan tak lolos sorvei meski telah masuk daftar penerima bantuan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Sumenep, Mohammad Jakfar melalui Kabid PR Dan kawasan Permukiman, Benny Irawan mengatakan, petugas sudah melakukan survei ulang ke semua penerima bantuan RTLH itu.

Hal itu dalam rangka memastikan bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Namun ketika di survei ulang, rumah yang semula tak layak huni justru telah dilakukan pembangunan atau direnovasi. Sehingga bantuan tersebut dibatalkan.

“Hasil verifikasi ulang dari TFL (tim fasilitator lapangan), yang layak atau memenuhi persyaratan untuk menerima program RTLH itu hanya 26 orang, sisanya tidak masuk atau gagal,” kata kata Benny.

Total penerima bantuan rumah ini, lanjutnya, terdapat 46 warga. Mereka masuk ke dalam penerima bantuan RTLH tahun 2021.

Rumah para penerima bantuan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat itu karena banyak faktor. Diantaranya adalah rumah yang kini ditempati oleh penerima RTLH ternyata sudah dibangun.

Selain itu, pihak penerima banyak juga yang tidak memiliki kemampuan berswadaya sehingga tidak mampu menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan rumah dari dana stimulan yang di dapat dari program RTLH.

“Tanpa ada kemampuan berswadaya tidak bisa, karena targetnya itu bangunan harus selesai, sementara dana dari kami sifatnya stimulan,” jelasnya.

Didampingi Kepala Dinas Jakfar, Benny kemudian bercerita soal syarat untuk mendapatkan program RTLH tersebut. Pertama, pihak dinas melihat dari sisi faktor keselamatan bangunan. Bila dinilai membahayakan terhadap penghuninya, maka penghuni rumah itu dinilai layak mendapatkan RTLH.

Faktor kedua adalah kesehatan bangunan. Pada bagian ini, pihak verifikator akan melihat bangunan rumah dari ketersedian ventilasi bangunan. Sarana lain seperti kamar mandi dan toilet juga tak luput dari penilaian faktor kedua ini. Sebab, bila dua hal ini tidak ada, maka pihak dinas menilai rumah tersebut tidak layak huni.

Sedangkan faktor ketiga kecukupan ruang. Dalam hitungan ideal, pihak dinas PRK dan Cipta Karya menghitung ruang gerak 1 orang seluas 9 meter persegi. Bila rumah itu dihuni oleh 4 orang keluarga, maka ukuran rumahnya itu bertipe 36.

“Semua syarat ini yang di verifikasi oleh TFL dari kita. Bila tidak memenuhi tiga kriteria itu maka tidak masuk. Termasuk yang 20 tidak masuk setelah diverifikasi ulang,” ungkapnya.

Kini, lanjutnya, dinas tengah menyusun penerima pengganti 20 orang tersebut. “Kami akan mengganti 20 orang penerima RTLH yang gagal pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini,” terangnya mengakhiri wawancara dengan KARTA.CO.ID. (*)

Pewarta : Busri Toha

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional