Karta.co.id

Istimewa? Gedung DPRD Sumenep Jadi Tempat Pemeriksaan Terlapor Dugaan Penipuan CPNS

  • Rabu, 6 Januari 2021 | 15:33
Istimewa? Gedung DPRD Sumenep Jadi Tempat Pemeriksaan Terlapor Dugaan Penipuan CPNS
Gedung DPRD Sumenep yang menjadi tempat pemeriksaan terlapor dugaan penipuan CPNS. (ist)

KARTA.CO.ID, SUMENEP – Kasus dugaan penipuan tes CPNS tahun 2013 terus menjadi atensi tim penyidik reskrim Polres Sumenep. Bahkan, kini menyeret nama istri ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Karena telah menyeret nama istri dari Politisi PKB, Hj. Rahmaniyah telah diperiksa oleh penyidik korps Bhayangkara di Gedung DPRD Sumenep.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Dhani Rahadian Basuki, kepada sejumlah media, pihaknya menyebut telah melakukan pemeriksaan kepada terlapor sepekan lalu, bertempat di gedung DPRD Sumenep.

“Si terlapor ini, minggu lalu sudah diperiksa di kantor dewan,” terang AKP Dhani, kepada media baru-baru ini.

Ketika disinggung alasan diperiksa di kantor dewan, AKP Dhani beralasan atas dasar permintaan dari yang bersangkutan. “Itu atas permintaan dari ketua dewan kalau tidak salah, intinya terlapor minta diperiksa di sana,” imbuhnya.

Diketahui, kasus dugaan tindak pidana penipuan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumenep ini kembali mencuat setelah dilaporan oleh JM, Warga Ambunten ke Polres setempat.

Dugaan tindak penipuan CPNS 2013 lalu itu, korban mengaku diiming-imingi menjadi abdi negara oleh RM (istri ketua DPRD Sumenep, Hj. Rahmaniyah), warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru.

RM dilaporkan JM, Warga Ambunten ke Polres Sumenep, pada 24 Agustus 2020 lalu. Dengan dasar bukti lapor LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESRKRIM.SPKT Polres Sumenep. Dugaan penipuan itu terjadi lantaran korban juga sudah menyetor sejumlah uang kepada terlapor.

Dalam laporannya, dugaan penipuan itu berawal saat korban berkeinginan menjadi pegawai negeri. Korban yang tengah mencari jalan untuk bisa lolos, bertanya kepada temannya FAT dan diarahkan ke terlapor, RM. Akhirnya, korban langsung mendatangi terlapor dan menjalin komunikasi.

Nah, setelah itu akhirnya terlapor mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS. Tentunya, dengan membayar uang sebesar Rp 60 juta, itu dibayar lunas ketika sudah ada SK (Surat Keputusan).

Dalam perjanjian, korban ini tetap harus membayar uang muka atau DP (down payment). Maka, korban menjadi tertarik, dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 40 juta. Sementara sisanya akan dibayar setelah lolos dan SK keluar.

Beberapa bulan berikutnya, terlapor meyakinkan korban dengan menyatakan SK sudah ada, dan meminta untuk dijemput di rumahnya. Sayangnya, SK tersebut disinyalir palsu, karena korban tetap tidak diangkat sebagai ASN. (ibn)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional