Karta.co.id

Kecewa Pemerintah Daerah, ARB Gelar Mimbar Rakyat

  • Selasa, 3 November 2020 | 15:16
Kecewa Pemerintah Daerah, ARB Gelar Mimbar Rakyat
Foto: sejumlah warga, mengatasnamakan aliansi rakyat bergerak menggelar mimbar rakyat di jl. Tronojoyo sumenep

KARTA.CO.ID, SUMENEP – Kecewa terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah daerah yang dinilai tidak pro rakyat, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Sumenep Madura Jawa Timur menggelar mimbar rakyat di jalan Tronojoyo, Kabupten Sumenep, Selasa 3 Oktober 2020.

Sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah di Sumenep dinilai lebih menguntungkan terhadap pemilik modal. Sedangkan rakyat kecil kurang diperhitungkan dan bahkan kebijakannya kurang memihak kepada rakyat kecil.

Koordinasi aksi lapangan (Korlap) aliansi rakyat bergerak Moh Faiq menyebutkan, aksi turun jalan tersebut merupakan panggilan jiwa, melihat ketidakadilan yang terjadi terutama di ujung timur Pulau Garam Madura.

Ditegaskan, pemangku kebijakan di Kota Keris saat ini telah menjadi kaki tangan para pemilik modal dan pemilik kepentingan kelompok tertentu saja. Sehingga, lanjut Faiq, birokrasi tidak lagi menjunjung tinggi penegakan hukum dan membela kepentingan rakyat.

“Seharusnya dari pemimpin mengedukasi masyarakat, bukan sebagai alat perjuangan kelas seperti yang dikatakan Karl Marx,” jelasnya kepada media.

Kondisi Kabupaten Sumenep saat ini, lanjut Faiq, tidak sedang baik-baik saja. Sebab, menurutnya telah terjadi perampasan ruang hidup.

Kado indah di hari jadinya yang ke 751 tahun kabupaten berlambang kuda terbang tersebut, kata dia, justru banyak pengrusakan lingkungan dan munculnya sistem oligarki yang berkedok demokrasi.

“Pemerintah saat ini sudah tidak peduli dengan rakyatnya, hanya Virus Corona yang selalu dilebih-lebihkan, tapi tutup mata dengan kejadian-kejadian yang menimpa lingkungan,” tegasnya.

Maka dari itu, berangkat dari keresahan-keresahan tersebut, pihaknya menuntut pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar lebih membuka mata, serta melihat kondisi real yang diinginkan rakyatnya.

“Cabut Omnibus Law dan hentikan kran investasi yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan,” pungkasnya. (di/ibn)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional