Karta.co.id

Layangkan Somasi, Kuasa Hukum Desak PPKD Sahkan Tahir Affandi Sebagai Bacakades Sapeken 

  • Rabu, 9 Juni 2021 | 12:04
Layangkan Somasi, Kuasa Hukum Desak PPKD Sahkan Tahir Affandi Sebagai Bacakades Sapeken 
Foto: kuasa hukum bacakades sapeken syafrawi dan syaiful, saat memberikan komfrensi press kepada awak media

KARTA.CO.ID, SUMENEP – Kuasa Hukum Bacakades Sapeken Syafrawi mesomasi PPKD agar mengesahkan Bacakades Sapeken Saruni Affandi lulus administrasi sebagai bakal calon kepala desa Sapeken.

Sebelumnya, syarat pemberkasan administrasi Bacakades Sapeken diragukan oleh PPKD dikarenakan tidak melampirkan ijazah asli melainkan surat kelulusan sekolah Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki  Sukoharjo. sehingga PPKD Sapeken tidak mengesahkan Tahir Affandi sebagi Bacakades Sapeken.

Bacakades Sapeken Saruni Affandi melalui kuasa Hukumnya, Syafrawi menilai, PPKD kurang maksimal dan kurang profesinal dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia. Pasalnya, selama 20 hari waktu yang telah diberikan tidak digunakan secara maksimal dalam memverifikasi pemberkasan.

“Terbukti PPKD Sapeken hanya melayangkan pesan lewat WA kepada pihak lembaga Pondok Pesantren Pondok Pesantren Islam Al Mukmin di Ngruki  Sukoharjo, perihal keabsahan tanda kelulusan tersebut. Sehingga pihak Pondok Pesantren tidak membalasnya dikarenakan tidak sesuai prosedural yaitu tidak memakai surat resmi” kata, Syafrawi. Selasa, (8/6/2021).

Dengan begitu karena pantia pilkades tidak melakukan penelitian dan klarifikasi, maka Tahir Affandi berkirim surat sehubungan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala madrasah pendidikan pesantren Islam Al Mukmin

Dari surat pihak pendidikan pesantren menegaskan bahwa atas nama Tahir Affandi adalah benar dan absah merupakan surat setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren Ismlam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. Dengan nomer Surat : 137/BG2/PPIN/IV/2021. Yang ditanda tangani oleh Sudaryanto s Thi. MPd i

“Berdsarkan surat tersebut maka kami sebagai kuasa hukum Tahir Affandi Bacakades Sapeken meminta kepada pantia pilkades untuk mengesahkan dan menetapkan Tahir Affandi sebagai bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku” tegas, Syafrawi.

Sebelumnya, Ketua P2KD Sapeken Suraini mengelak dan bersikukuh tidak pernah memberikan statemen seperti yang dimaksud Bacakades.

“Pada dasarnya kami tidak pernah membuat statemen begitu, karena belum ada tahapan, tidak ada pernah bahwa bakal calon itu digugurkan,” jelas dia saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya.

Bahkan Suraini mengaku semua redaksi murni dari unsur media.

“Tidak ada (statemen menggugurkan bacakades) itu, itu asli dari redaksi media sendiri yang mengembangkan. Padahal kita tidak pernah menyatakan itu, ada rekaman sendiri. Tidak ada, belum, kita ini masih dalam tahap verifikasi,” jelas dia.

Namun, Suraini mengakui saat proses verifikasi berkas Bacakdes di tingkat Kabupaten terdapat beberapa berkas yang tidak lengkap. Kendati begitu, pihaknya tidak mempersoalkan apabila terdapat salah satu yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum.

“Nah kalaupun ada pihak yang merasa dirugikan ya silahkan menempuh jalur hukum, gak pa-apa, biasa itu. Tidak masalah tidak apa-apa karena kami tidak pernah membuat statemen begitu,” jelas dia.

Namun, kata dia mestinya sebelum menempuh jalur hukum yang merasa dirugikan hendaknya melakukan klarifikasi kepada pihak panitia.

“Tempuh saja jalur hukum kalau memang itu yang dikehendaki, tapi sebaiknya seharusnya di klarifikasi ke kami panitia dulu, benar gak ini kan ada rekamannya orsinelnya begitu dulu, jangan dulu langsung menarik ke ranah hukum,” pesan dia.

Sementara hasil verifikasi adminitrasi kata Suraini bakal diumumkan dalam pekan ini.

“Tahapan masih lama 22 Juni (penetapan Calon), tapi hasil verifikasi di Sumenep juga akan diumumkan besok atau besok lusa,” jelas dia.

Samsuni selaku bagian Kurikulum Kemenag Sumenep mengatakan tidak pernah memberikan statemen soal gugurnya Bacakdes Sapeken yang disebabkan karena hanya melampirkan surat keterangan dari salah satu yayasan di Jawa Tengah. Sebab, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan lulus dan tidak secara adminitrasi adalah Panitia Pilkades tingkat Kabupaten.

“Yang menentukan gugur dan tidaknya yang mempunyai hak veto itu Panitia Kabupaten,” kata dia.

Hanya saja kata dia dimintai keterangan mengenai blanko surat keterangan Bacakades saat proses verifikasi ditingkat Kabupaten, kata dia dirinya sempat menolak karena dalam surat tersebut tidak ada kaitannya dengan Kemenag, baik Kemenag Sumenep maupun Kemenag Jawa Timur. Sebab, kata dia dalam surat tersebut tidak ada stempel Kemenag.

Sementara apakah Bacakades itu pernah mondok di bawah Yayasan dimaksud, dirinya menyakini benar adanya. Mengingat dalam surat keterangan itu terdapat stempel dari pomdok yang dimaksud.

“Kalau itu harus disamakan dengan kelulusan tidak ada, tidak memenuhi syarat, karena harus ada nilai,” jelas dia selaku yang versi Bacakades juga memberikan keterangan dalam berita di media online.

Pewarta: Ahmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional