Karta.co.id

Panitia Pilkades Sapeken Diduga Tidak Profesional, Warga Demo Kantor BPD

  • Kamis, 3 Juni 2021 | 14:37
Panitia Pilkades Sapeken Diduga Tidak Profesional, Warga Demo Kantor BPD
Sejumlah warga, ngeluruk kantor BPD sapeken sumenep

KARTA.CO.ID, SUMENEP – Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Desa Sapaken melakukan demonstrasi di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis, 3 Juni 2021.

Kedatangan mereka sebagai bentuk protes karena Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Sapeken, Sumenep dianggap tidak profesional saat menjalankan tugasnya.

Saat di Kantor BPD Sapeken sejumlah massa melakukan orasi dengan menggunakan megaphone. Semua peserta tampak mengenakan masker meski tidak menjaga jarak antar peserta aksi.

Terdapat tiga tuntutan yang disampaikan warga kepada BPD Sapeken. Salah satunya meminta BPD Sapeken untuk membubarkan dan membentuk P2KD Sapeken yang baru. Sebab, P2KD yang lama dianggap tidak netral dalam menjalankan tugas dan bisa mencederai proses demokrasi tingkat desa yang bakal berlangsung 8 Juli mendatang.

Versi pendemo, kinerja P2KD saat ini dianggap tidak profesional bahkan hanya membuat resah yang bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

“Kami disini menuntut BPD untuk membubarkan panitia (P2KD Sapeken),” kata Mihajul Abidin, saat orasi yang diiringi dengan suara takbir dari pendemo yang lain.

Masyarakat kata dia, menginginkan pelaksanaan Pilkades Sapeken berjalan dengan aman dan damai serta menjunjung tinggi sportivitas dalam berdemokrasi. “Kami minta agar panitia dibubarkan,” teriak lagi dalam aksinya.

Sementara itu Ketua BPD Sapeken Ady Susanto mengatakan, aksi yang dilakukan masyarakat berbarengan dengan rapat evaluasi kinerja P2KD.

Edy berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut. “Beri kami waktu untuk melakukan mengkaji (tuntutan masyarakat) di internal BPD,” katanya saat dimintai keterangan melalui sambungan teleponnya oleh media.

Apabila dalam kajian ditemukan tindakan atau penyalahgunaan wewenang oleh P2KD kata Edy, BPD akan segera mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau kalau memang ada pelanggaran dan terbukti secara sah, (BPD) akan ganti,” tegas dia. (Ahamdi).

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional