Karta.co.id

Reses MH Said Abdullah: Perkuat Pendidikan, Bersama Melayani Masyarakat

  • Rabu, 29 Juli 2020 | 21:16
Reses MH Said Abdullah: Perkuat Pendidikan, Bersama Melayani Masyarakat
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura) saat reses bersama ratusan Kepala Desa di Sumenep.

KARTA.CO.ID, SUMENEP – Ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indoensia (RI) dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), MH Said Abdullah.

Politisi senior itu, mempertegas pernyataan tersebut dalam serap aspirasi (Reses) bersama 115 Kepala Desa di Sumenep, Madura, Jawa Timur Rabu, 29 Juli 2020. Reses digelar di aula de Debaghraf Hotel.

MH Said Abdullah mengatakan, kegiatan hari ini tidak lain untuk melakukan serap aspirasi bersama Kepala Desa terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19.

“Kami datang menemui Kepala Desa, ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Karena recofusing dana desa juga diarahkan ke BLT, ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” katanya.

Para kades berharap, ke depan regulasi-regulasi tak terlalu birokratis. Sehingga dana desa lebih mudah pencairannya. “Itu yang diinginkan kepala desa, regulasi tak terlalu birokratis. Agar tidak terjadi deregulasi. Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” tambahnya.

Selain tentang desa, politikus senior PDI Perjuangan ini juga menyampaikan tiga hal. Pertama soal pendidikan. MH Said Abdullah menginginkan ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.

Bukan hanya itu, Ketua Banggar DPR RI ini juga berharap seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, lanjut Said, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal. “Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” tambahnya.

Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? Karena pendataan amburadul. Sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid.

“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.

Ketiga, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa. Para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, tempo dulu tak ada warga yang kelaparan.

“Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya, ” tegasnya.

Selain itu, kata Said, ke depan kalau ada bansos harus beli ke petani. “Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Said mengajak seluruh pihak, wabil khusus para Kades untuk melayani masyarakat secara maksimal. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” ajar Said.

Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengatakan senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI.

“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” kata Iyon. (di/ibn)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional